4 Hak Karyawan Outsourcing Jakarta yang Perlu Kamu Ketahui
By jasaoutsource Follow | Public

Keberadaan sistem karyawan yang diambil dari perusahaan outsourcing Jakarta bukan urusan asing lagi di zaman sekarang. Pengusaha memerlukan karyawan outsourcing demi menghemat ongkos produksi perusahaan atau efisiensi tenaga kerja. Namun polemik malah hadir dari segi pekerja outsourcing sendiri. Mereka mempermasalahkan soal kesejahteraan karyawan yang rendah, dari mulai upah dibawah standar, pemotongan upah sepihak oleh perusahaan penyedia jasa, garansi sosial yang tidak ada, sampai tanggung jawab sebuah pekerjaan yang tidak jelas.

Beruntung, kini paling tidak sejumlah masalah utama outsourcing itu sudah dapat dijawab oleh perundang-undangan. Istilah outsourcing (alih daya) ini sudah dilafalkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, lebih tepatnya pada pasal 64, 65 dan 66.

Pada pasal 64 UU No.13 Tahun 2003 tersebut dilafalkan bahwa “perusahaan dapat memberikan sebagian pengamalan pekerja untuk perusahaan lainnya melewati perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang diciptakan secara tertulis”. Pasal 65 ayat (2) menekankan pada kriteria suatu pekerjaan dapa* diserahkan untuk perusahaan lain yaitu dilaksanakan secara terpisah dari pekerjaan utama, dilaksanakan dengan perintah eksklusif atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan pekerjaan penunjang, dan tidak mengambat proses buatan secara langsung. Sedangkan pasal 66 lebih menekankan kembali pemanfaatan karyawan outsourcing tersebut.
Lantas bagaimana dengan hak-hak yang dipunyai oleh karyawan outsourcing Jakarta itu sendiri? Apakah dapat terjamin dengan adanya perundang-undangan atau ketentuan lainnya?

1. Hak Kepastian Hukum
Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 mengenai Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, kini menjadi pedoman aturan karyawan outsourcing Jakarta. Dalam peraturan menteri (permen) ini, kepastian hukum pekerja outsourcing menjadi lebih jelas. Perusahaan outsourcing tidak bisa melakukan hal curang sebab di permen itu sudah diputuskan jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja. Sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (3) hak-hak yang dimaksud ialah hak atas cuti bilamana memenuhi kriteria masa kerja, hak atas garansi sosial, hak atas tunjangan hari raya, hak istirahat sangat singkat yaitu 1 hari dalam 1 minggu, hak menerima ganti rugi dalam pengakhiran hubungan kerja, hak penyesuaian upah, dan hak-hak lain yang ditata dalam ketentuan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja sebelumnya.

baca juga : https://medium.com/@mar.oktaviani/beginilah-tips-cara-memilih-jasa-outsourcing-jakarta-terpercaya-b70dd1ed1003

2. Hak Atas Uang Lembur
Karyawan outsourcing Jakarta pun mempunyai hak atas uang lembur. Hal ini sebagaimana dalam UU Ketenagakerjaan pasal 79 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengusaha mesti memberi masa-masa istirahat dan libur kepada pekerja/buruh. Dalam pasal (2) dilafalkan bahwa waktu istirahat dan libur yang dimaksud mencakup istirahat antara jam kerja (minimal separuh jam sesudah 4 jam kerja terus menerus), istirahat mingguan (1 hari dari 6 hari kerja perminggu), libur tahunan (12 hari kerja sesudah pekerja bekerja sekitar 12 bulan terus menerus), dan istirahat panjang sekurangnya 2 bulan dan dilakukan pada tahun ketujuh dan kedelapan setiap 1 bulan untuk pekerja yang sudah bekerja sekitar 6 tahun terus-menerus di perusahaan yang sama.

3. Hak Jaminan Sosial
Sebagaimana dalam Pasal 99 UU Ketenagakerjaan, masing-masing pekerja outsourcing Jakarta dan keluarganya berhak memperoleh garansi sosial tenaga kerja. Jaminan sosial yang dimaksud dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dilanjutkan pada pasal 100, fasilitas kesejahteraan wajib diserahkan pengusaha untuk menambah kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Fasilitas ini diserahkan dengan memperhatikan keperluan pekerja dan ukuran keterampilan perusahaan.

4. Hak Memperoleh Pesangon
Hak mendapat pengason bila hubungan kerjanya PKWTT (permanen) atau dirasakan dan mengisi syarat PKWTT sebagaimana dalam Pasal 156 ayat 1 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diharuskan membayar duit pesangon dan atau duit penghargaan masa kerja dan duit penggantian hak yang seharusnya diterima."

baca juga : Mengenal apa itu jasa outsourcing karyawan

1 Follower
Comments